Program Mutu

PENJAMINAN MUTU

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal telahdiatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang  Sistem  Penjaminan Mutu Pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada upaya mewujudkan daya

saing,  pencitraan publik,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pendidikan. Tolok ukur efektifitas implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari ketercapaian indikator & indikator  mutu  penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan BNSPdalam delapan (8) standar nasional pendidikan(SNP). Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang sistemik  dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa. Tidak dipungkiri bahwa upaya strategis jangka panjang untuk mewujudkannya menuntut satu sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat membangun kerjasama dan kolaborasi di antara berbagai pemangku  kepentingan ( stake holders ) yang terkait dalam satu keterpaduan jaringan kerja tingkat nasional, regional, dan lokal. Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan-atau satuan pendidikan.Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah (BAN-S/M)* dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 20005.  BAN-S/M adalah Badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan  program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal  dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.  Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M bertugas merumuskan  kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan  dan  melaksanakan akreditasi sekolah- madrasah.

Dalammelaksanakan  akreditasi sekolah- madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah-Madrasah (BAP&S-M)  yang   dibentuk oleh Gubernur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional Pendidikan.  Latar belakang  adanya  kebijakan akreditasi  sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga  negara berhak  memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan  yang bermutu, setiap satuan-program pendidikan harus memenuhi  atau melampaui  standar yang dilakukan melalui kegiatan  akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan-program  pendidikan. Tujuan diadakannya  kegiatan  akreditasi sekolah-madrasah ialah:

 memberikan informasi tentang kelayakan sekolah-madrasah atau  program yang dilaksanakannya  berdasarkan  Standar  Nasional Pendidikan,

 memberikan pengakuan peringkat kelayakan , dan 

memberikan rekomendasi  tentang  penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait Praktek pendidikan dapat dianalogikan dengan industri khususnyaindustri jasa.

Sekolah dapat dianggap sebagai lembaga yang memproduksidan menjual jasa (

Service )  kepada para pelanggannya. pelanggan jasa pendidikan yang  di produksi oleh sekolah terdiri dari 

pelanggan primer  yaitu siswa,

pelanggan sekunder yaitu orang tua dan masyarakat atau penyan- dang dana,  dan 

pelanggan tersier yaitu pemakai lulusan sekolah yang terdiri dari lembaga pendidikan  yang lebih tinggi dan dunia kerja.

Pelanggan sekunder dan tersier bisa disebut dengan pihak&pihak  yang berkepentingan terhadap  pendidikan  di sekolah (  Stakeholders ) dengan  berpegang  kepada konsep mutu sebagaimana dijelaskan diatas, apabila konsep modern digunakan, maka  mutu  sekolah haruslah ditentukan oleh pelanggannya, yakni siswa dan Stakeholders , bukan  oleh produsen yaitu sekolah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa  sekolah   yang bermutu adalah sekolah  yang mampu memberikan layanan atau jasa  pendidikan  yang sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan para pelanggannya.

Apakah sekolah dapat memberi layanan yang sesuai atau melebihi kepuasan para pelanggannya merupakan pertanyaan kunci dalam menilai mutu suatu sekolah. Untuk menilainya diperlukan adanya kriteria-kriteria penilaian pada masing- masing  dimensi  mutu. Menurut Sanusi (1990),dimensi-dimensi  itu  meliputi:

 

Dimensi  hasil  belajar,

Dimensi mengajar, 

Dimensi bahan kajian,  dan 

Dimensi pengelolaan.

Dimensi hasil belajar dapat dipandang sebagai mutu output, sedangkan dimensi pengelolaan dan mutu mengajar sebagai mutu proses, sementara dimensi bahan kajian sebagai mutu input. Berbagai dimensi tersebut dapat dipandang sebagai sumber-sumber mutu sekaligus sebagai fokus mutu dalam penjaminan mutu sekolah.

Indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yangdilakukan dalam proses penjaminan mutu, meliputi empat hal yaknisebagai berikut:

manajemen dan organisasi, yang meliputi aspek kepemimpinan,  perencanaan, dan administrasi, pengelolaan staf, pengelolaan biaya,sumber daya dan pemeliharaannya dan evaluasi diri.

pembelajaran yang meliputi aspek-aspek kurikulum,  pengajaran, proses belajar, peserta didik dan penilaian.

dukungan kepada peserta didik dan etos kerja sekolah yang meliputi aspek bimbingan,  pengembangan kepribadian dan sosial peserta didik,  dukungan  bagi peserta didik  yang memiliki kebutuhan khusus,hubungan dengan orang tua dan masyarakat dan iklim sekolah.

prestasi belajar meliputi aspek-aspek kinerja akademis dan non akademis

Hubungi Kami

Jl. Jawa 08 Sumbersari - Jember

68121 - Jawa Timur

Telp.(0331) 335334